WARTA-DIGITAL.COM Jakarta — Sebanyak 24 Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) yang sebelumnya hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Sukabumi, berencana mendatangi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada tanggal 13 Oktober 2025. Mereka mempertanyakan kejelasan terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) serta kinerja karateker yang hingga saat ini dinilai tidak transparan.

Dalam pernyataannya, para pengurus Pengprov menyampaikan kebingungan dan keresahan atas komunikasi yang tidak jelas dari pihak karateker. Mereka mengaku menerima banyak pesan melalui WhatsApp dari nomor-nomor yang berbeda yang menanyakan status kepengurusan di tingkat provinsi, namun belum ada informasi resmi dari ketua karateker mengenai arah atau jadwal pelaksanaan Munaslub.

“Kami sebagai pengurus Pengprov seluruh Indonesia merasa kebingungan dengan komunikasi yang sedang berjalan. Ketua karateker pun belum memberi kejelasan soal Munaslub. Seharusnya KONI pusat melihat kondisi ini secara adil dan merata,” ujar salah satu perwakilan Pengprov Irwansyah. 

Mereka juga menyoroti isu adanya "mafia olahraga" dalam tubuh PSTI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang pengembangan olahraga sepak takraw di Indonesia.

“Jangan ada lagi mafia olahraga di cabang sepak takraw. Bumi hanguskan mereka yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari keuntungan pribadi. Sepak takraw Indonesia ini punya prestasi yang membanggakan,” tegasnya.

Dalam catatan prestasi, di bawah kepemimpinan Asnawi, cabang olahraga sepak takraw mencatat banyak torehan emas di berbagai ajang internasional seperti Asian Games 2018, SEA Games Filipina 2019, SEA Games Vietnam 2021, Kamboja 2023, serta perolehan perak dan perunggu di Asian Games 2023 di China.

Karena prestasi inilah, para Pengprov mendukung Asnawi secara aklamasi dalam Munas Sukabumi, dan menilai kepemimpinannya layak dipertahankan.

“Aklamasi terjadi karena kami melihat fakta dan prestasi, serta berpikir rasional demi keberlangsungan dan kemajuan takraw Indonesia. Maka dari itu, kami meminta KONI pusat dan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk meninjau ulang kewenangan karateker saat ini, termasuk memberikan hak veto bila perlu,” tegasnya lagi.

Mereka juga meminta agar Munaslub, bila tetap digelar, dilaksanakan di daerah yang netral untuk menghindari konflik berkepanjangan.

“Selamatkan sepak takraw Indonesia. Salam bola bolong!” pungkasnya. (mar)