- Indonesia, Samarinda
WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Badan Kehormatan (BK) DPRD se-Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Balikpapan, Rabu (10/12/2025), dengan fokus utama memperkuat standarisasi penegakan etika serta kepastian sanksi di seluruh lembaga legislatif. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi bagi BK kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kualitas tata kelola etika di lingkungan DPRD.

Para peserta Rakor menilai bahwa keseragaman standar etika merupakan kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tantangan kelembagaan. Komitmen bersama untuk memperkuat regulasi etik dianggap penting agar setiap proses penegakan kode etik berjalan lebih transparan, objektif, dan terukur dari waktu ke waktu.
Sejumlah narasumber menekankan bahwa etika bukan sekadar aturan internal, tetapi merupakan fondasi kehormatan lembaga. Penegakan aturan yang tegas dan bebas kompromi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik, sekaligus meningkatkan wibawa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Dalam diskusi, peserta Rakor juga menyoroti perlunya mekanisme sanksi yang jelas dan konsisten. Kepastian sanksi dinilai menjadi instrumen penting untuk mencegah pelanggaran berulang, sekaligus memberi pembelajaran bagi anggota dewan tentang pentingnya menjaga integritas.
BK se-Kaltim juga mendorong peningkatan peran pengawasan internal agar lebih responsif terhadap dinamika perilaku anggota, terutama terkait penggunaan media sosial, disiplin kehadiran, dan interaksi publik. Penguatan kapasitas BK turut disebut sebagai faktor penentu efektivitas pengawasan.
Melalui Rakor ini, BK se-Kaltim berharap dapat memperkuat koordinasi antar-daerah, sehingga setiap persoalan etika dapat ditangani secara profesional dan tidak menimbulkan tafsir berbeda-beda. Upaya ini sekaligus menambah legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD.
Kegiatan yang dihadiri perwakilan seluruh BK DPRD kabupaten/kota tersebut ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk terus menjaga kehormatan lembaga dan mendorong perilaku yang lebih etis serta berintegritas di lingkungan DPRD Kaltim. (adv/sen/dprd prov kaltim)
Komentar