WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Di tengah ancaman banjir dan sedimentasi Sungai Mahakam yang terus meningkat saat musim hujan, wacana pengerukan sungai kembali menjadi sorotan. Namun, Anggota DPRD Kaltim, Sugiyono, mengingatkan bahwa pengerukan bukanlah solusi tunggal.

Ia menilai reboisasi dan perlindungan hutan di hulu sungai justru merupakan langkah paling fundamental dalam menyelamatkan ekosistem Mahakam secara berkelanjutan.

“Kalau bicara pengerukan Mahakam, kita harus realistis. Sungai ini terlalu besar dan panjang. Belum ada satu pun gubernur yang berhasil benar-benar menyentuh persoalan sedimentasi Sungai Mahakam secara utuh. Jadi solusinya bukan hanya mengeruk, tapi menahan air dari hulu dengan memperkuat kawasan resapan,” ujarnya, Minggu (22/06).

Seiring dengan intensitas hujan tinggi akhir-akhir ini menyebabkan naiknya debit Sungai Mahakam dan banjir di sejumlah kawasan rendah di Samarinda.

Menurutnya, pengerukan hanya cocok dilakukan di wilayah-wilayah tertentu yang memang strategis dan mengalami pendangkalan parah, seperti Teluk Kahabayi di depan Islamic Center.

Namun jika pemerintah hanya fokus pada pengerukan tanpa memperhatikan kerusakan hutan di kawasan hulu, persoalan sedimentasi dan banjir hanya akan menjadi lingkaran tak berujung.

“Kalau terus-terusan menggunduli hutan, ya air hujan langsung turun ke sungai. Itu mempercepat sedimentasi. Jadi, reboisasi itu langkah logis. Tanam lagi pohon-pohon di daerah tangkapan air agar tanah kuat dan tidak mudah tergerus,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya kesadaran kolektif semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menjaga lingkungan hidup. Sugiyono mengajak agar masyarakat mulai terlibat dalam kegiatan penghijauan, terutama di kawasan-kawasan rawan longsor dan banjir.

“Jangan sampai kita hanya ribut waktu Mahakam meluap, tapi lupa bahwa akar masalahnya ada di daratan. Kalau hutan rusak, sungai akan ikut rusak. Ini logika sederhana tapi sering dilupakan,” ungkapnya.

Hingga saat ini, belum ada program pengerukan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap Sungai Mahakam secara menyeluruh.

Namun Sugiyono mendorong agar pemerintah lebih fokus pada upaya pengendalian tata air dan perlindungan kawasan hulu, yang justru lebih murah dan berdampak jangka panjang.

Sebagai informasi, data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kaltim menunjukkan bahwa dari sekitar 7 juta hektare hutan di Kalimantan Timur, lebih dari 40 persennya telah rusak akibat aktivitas tambang dan alih fungsi lahan.

Sementara itu, sedimentasi di Sungai Mahakam terus meningkat tiap tahun, yang memperparah ancaman banjir di kota-kota hilir seperti Samarinda. (Adv/sky)