WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Permasalahan pupuk subsidi kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyebut distribusi pupuk yang belum optimal masih menjadi keluhan utama para petani di berbagai daerah.

Ia mengungkapkan bahwa aspirasi terkait pupuk subsidi kerap disampaikan langsung oleh petani, namun penyelesaiannya tidak selalu mudah. Pasalnya, kewenangan penyaluran pupuk subsidi berada di pemerintah pusat, bukan di tingkat provinsi.

“Keluhan petani soal pupuk ini hampir selalu muncul, sementara kewenangannya ada di pusat. Ini yang membuat penanganannya perlu koordinasi lintas level pemerintahan,” ujarnya saat ditemui di Samarinda.

Meski demikian, Guntur menegaskan bahwa DPRD Kaltim tidak tinggal diam. Komisi II berencana memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait agar mekanisme distribusi dan pengawasan pupuk subsidi dapat diperbaiki.

Ia menilai sistem penyaluran pupuk perlu dibuat lebih terarah dan dekat dengan petani. Salah satu langkah yang didorong adalah melibatkan **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** atau koperasi desa sebagai mitra distribusi.

Menurut Guntur, keberadaan BUMDes yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa memungkinkan pendataan petani dan kebutuhan pupuk dilakukan lebih akurat. Selain tepat sasaran, skema ini juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi desa. (adv/sen/dprd prov kaltim)