WARTA-DIGITAL,COM SAMARINDA - Persoalan sanitasi masih menjadi tantangan serius di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di sepanjang bantaran Sungai Mahakam. Salah satu praktik yang masih banyak dijumpai adalah penggunaan jamban apung atau kebiasaan buang air langsung ke sungai.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus melalui pendekatan budaya dan edukasi yang konsisten.

“Masalah jamban di sepanjang Sungai Mahakam ini sebenarnya juga bagian dari kepedulian kita terhadap lingkungan. Tapi memang, karena faktor budaya masyarakat yang sudah lama akrab dengan sungai, praktik seperti itu masih terus berlangsung,” ujar Sarkowi, Senin (23/6).

Menurutnya, meskipun pemerintah sudah mulai menyediakan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) yang lebih layak, namun perubahan perilaku masyarakat tidak bisa terjadi dalam waktu singkat.

“Sungai itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita, bahkan secara budaya mereka merasa nyaman di situ. Maka pembangunan MCK harus dibarengi dengan edukasi supaya masyarakat mulai bergeser dari kebiasaan lama ke pola hidup yang lebih bersih dan sehat,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Sarkowi mengibaratkan proses perubahan budaya ini seperti peralihan teknologi komunikasi pada masa lalu.

“Dulu kita pakai telepon umum dengan koin, butuh waktu dan edukasi juga sampai masyarakat akhirnya bisa beralih ke ponsel pribadi. Hal yang sama juga berlaku di sini,” katanya.

Ia menambahkan, mengubah kebiasaan yang sudah mengakar butuh strategi berkelanjutan, mulai dari pendekatan komunitas, kampanye publik, hingga kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim menunjukkan bahwa sebagian wilayah di sepanjang aliran Sungai Mahakam masih mengalami masalah akses sanitasi layak. Praktik buang air besar sembarangan, baik langsung ke sungai maupun melalui jamban apung, masih ditemukan di kawasan permukiman padat dan daerah pesisir.

Selain menimbulkan pencemaran lingkungan, kondisi ini juga meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan lainnya.

“Kalau ini terus dibiarkan tanpa intervensi budaya, maka pencapaian target sanitasi aman dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan sulit terwujud di Kaltim,” tegas Sarkowi. (adv/sky)