WARTA-DIGITAL.COM – KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan kesiapan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) dengan menandatangani addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Penandatanganan itu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, Kodim 0908 Bontang, Kodim 0906 Kukar serta Polres Bontang dan Polres Kukar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, pada Rabu (19/3/25).

Dalam hal itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung kelancaran PSU sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

“Kami memastikan bahwa anggaran sudah tersedia dan siap digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dengan adanya dua Kodim dan dua Polres yang terlibat nantinya, maka Edi Damansyah menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak untuk mengawal tahapan PSU. 

“Semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga keamanan, dan memastikan proses pemungutan suara ulang berjalan lancar,” pintanya.

Sementara itu, terkait besaran anggaran, Edi Damansyah menyebut bahwa jumlah pastinya dihitung oleh pihak terkait.

 “Anggaran dialokasikan dari APBD melalui efisiensi dan prioritas sesuai instruksi yang diberikan,” jelasnya.

Dengan adanya anggaran yang telah disiapkan, Edi Damansyah berharap agar tahapan PSU dapat berjalan sesuai jadwal yang seudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

“Kami ingin memastikan semua berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” harapnya.

Selain kesiapan anggaran, Edi Damansyah juga mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses PSU berlangsung. 

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dengan baik, menjaga ketertiban, dan menggunakan hak pilih dengan bijak,” ajaknya.

Tak hanya itu, aparat keamanan TNI-Polri di Kutai Kartanegara telah berkoordinasi untuk memastikan pengamanan selama proses PSU berlangsung.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh Bawaslu guna menjamin pemilu ulang yang transparan dan adil.

Edi Damansyah kembali menegaskan bahwa, kerja sama antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan sangat penting dalam memastikan PSU berjalan dengan baik. 

“Kami optimis bahwa PSU ini dapat berlangsung aman dan demokratis,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan anggaran dan pengawalan dari berbagai pihak, PSU di Kutai Kartanegara diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan pemilu yang berintegritas.

Tak hanya itu, semua pihak juga diharapkan dapat menjalankan perannya masing-masing demi suksesnya proses demokrasi.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, PSU ini akan menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia.

“Mari bersama-sama mendukung PSU ini, agar berjalan dengan baik demi masa depan demokrasi yang lebih baik,” pungkas Edi Damansyah. (adv/bil/sky)