WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan berbasis data. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menyelenggarakan Coaching Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Tahun 2025.

Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari, Selasa hingga Kamis (15–17 Juli 2025), dan dipusatkan di Ruang WIEK, Samarinda. Sebanyak 25 operator data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat aktif dalam kegiatan ini.

Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Untung Maryono, dalam sambutannya menegaskan pentingnya data spasial yang terstruktur dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data geospasial kini menjadi komponen penting dalam berbagai aspek, mulai dari penataan ruang, perencanaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga mitigasi bencana.

“Data yang akurat dan terhubung lintas sektor akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran. Dengan JIGD, kita ingin mendorong ketersediaan informasi spasial yang lebih rapi dan mudah diakses,” jelas Untung.

Meski demikian, ia juga menyoroti beberapa tantangan dalam pengelolaan data, seperti minimnya koordinasi antar-OPD, perbedaan format dan standar data, serta keterbatasan kemampuan teknis operator JIGD di daerah. Hal ini, menurutnya, sering menjadi hambatan dalam proses integrasi data spasial.

Untuk itu, coaching kali ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga langsung mempraktikkan teknik pengolahan dan penyajian data menggunakan platform JIGD.

Melalui sesi praktik dan diskusi, para peserta dilatih untuk menguasai alur bisnis geospasial, menyusun metadata yang benar, serta mengelola informasi spasial agar lebih siap digunakan untuk perencanaan berbasis bukti.

Diskominfo Kaltim menghadirkan narasumber dari Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, yang memberikan pembekalan mendalam terkait kebijakan dan praktik terbaik dalam pengelolaan data spasial.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan setiap OPD memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan data geospasial. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi menuju tata kelola pemerintahan digital yang lebih transparan, terukur, dan efektif di Kalimantan Timur.

“Operator JIGD adalah ujung tombak pengelolaan data spasial daerah. Kompetensi mereka akan sangat menentukan kualitas pembangunan berbasis data di Kaltim,” pungkas Untung. (adv/sky/diskominfo kaltim)