WARTA-DIGITAL.COM Samarinda - Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kalimantan Timur kembali menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat masih menjadi fokus utama publik menjelang penutup tahun anggaran. Berbagai persoalan yang mencuat, mulai dari keluhan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi, terus disampaikan kepada para wakil rakyat. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat masih jauh dari tuntas dan membutuhkan tindak lanjut yang lebih konkret dari pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima dewan dalam beberapa bulan terakhir tidak boleh berhenti sebagai laporan belaka. Menurutnya, DPRD bertanggung jawab memastikan setiap masukan masyarakat diolah menjadi rekomendasi nyata kepada pemerintah provinsi.

“Semua masukan harus ditindaklanjuti, bukan hanya dicatat. Aspirasi adalah suara langsung dari masyarakat, dan ini menjadi dasar bagi kami dalam menentukan arah kebijakan daerah,” tegas Yenni, Senin (01/12/2025).

Ia mengungkapkan bahwa aspirasi yang masuk melalui reses, pertemuan masyarakat, hingga penyampaian langsung saat rapat dewan, hampir semuanya mengarah pada kebutuhan fundamental.

“Mayoritas masyarakat masih menyoroti jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan. Artinya, pemerintah harus memperbaiki prioritas pembangunan agar kebutuhan dasar ini terpenuhi,” lanjutnya.

Menurutnya, DPRD telah menginstruksikan setiap komisi untuk memperketat pengawasan terhadap program pemerintah daerah, terutama yang menyangkut pelayanan publik. Yenni menyebut bahwa efektivitas realisasi anggaran harus menjadi perhatian serius karena masih ditemukan program yang tidak berjalan optimal.

“Kami tidak ingin ada program yang mangkrak. Setiap rupiah anggaran harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan yang baik,” ujarnya.

Yenni menegaskan bahwa DPRD akan menyampaikan rangkuman resmi aspirasi masyarakat hasil Paripurna ke-48 kepada pemerintah provinsi agar segera ditindaklanjuti melalui perangkat daerah terkait.

“Ini bukan hanya proses administratif. Kami ingin ada hasil nyata di lapangan. Itu yang selalu masyarakat tunggu,” tutupnya. (adv/senDprd prov Kaltim)