WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyerukan pentingnya langkah konkret untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA). Ia menilai Kaltim layak mendapat alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional.

Menurut Hasanuddin, kontribusi Kaltim terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional sangat besar, terutama dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Namun, alokasi DBH yang diterima daerah belum sebanding dengan kontribusi tersebut.

“Selama ini Kaltim menjadi penyumbang utama PNBP nasional, tapi alokasi DBH-nya belum adil. Ketimpangan ini harus segera dibenahi,” tegas Hasanuddin. Ia mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan pusat. Tidak hanya itu, dukungan regulasi hingga diplomasi fiskal juga dianggap penting sebagai bagian dari strategi bersama memperjuangkan hak daerah.

“Ini bukan semata soal Kaltim, tapi demi menciptakan sistem fiskal nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia,” ujarnya.

Ketua DPRD Kaltim ini juga menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjadi bagian dari solusi. Salah satunya dengan memperkuat posisi Kaltim dalam forum nasional dan menyuarakan rekomendasi strategis berbasis konstitusi.

Selain itu, ia mengajak semua elemen—dari eksekutif, legislatif, akademisi, hingga masyarakat sipil—untuk bersama-sama membangun kesadaran dan mendorong gerakan kolektif tentang pentingnya keadilan fiskal.

“Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dan menyuarakan kepentingan daerah. Jangan sampai daerah penghasil SDA justru terus tertinggal dari sisi pembangunan,” pungkasnya.(adv/sky)