WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA – Penyesuaian anggaran akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan menghentikan layanan publik di Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo memastikan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan.

Menurut Sigit, efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah bukan berarti mematikan program pembangunan. Ia menegaskan, skema penyesuaian hanya mengurangi anggaran, bukan menghentikan kegiatan. “Program tetap jalan, hanya anggarannya yang disesuaikan,” kata politisi PAN tersebut.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah program yang telah direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap mengikuti kondisi keuangan daerah. Termasuk berbagai usulan yang sudah masuk dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kaltim. “Usulan masyarakat tetap menjadi prioritas, hanya pelaksanaannya perlu penjadwalan ulang,” terangnya.

Sigit mengatakan, DPRD akan mengawal agar program prioritas masyarakat tetap mendapat porsi anggaran. Menurutnya, layanan publik tidak boleh terganggu, meski dalam situasi fiskal yang terbatas. “Layanan publik itu hak warga. Kita akan pastikan tetap berjalan,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa program yang tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026 akan didorong menjadi prioritas pada tahun berikutnya. Dengan demikian, usulan masyarakat tidak hilang, tetapi hanya menyesuaikan kemampuan daerah. “Komitmen DPRD adalah menjaga agar aspirasi masyarakat tidak tertunda terlalu lama,” jelasnya.

Sigit berharap penyesuaian anggaran dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif tanpa mengurangi hak publik atas layanan pemerintah. (adv/sen/dprd prov kaltim)