WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA – Kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya jumlah pengangguran berpendidikan tinggi kembali menguat. Laporan terbaru menunjukkan bahwa banyak lulusan sarjana di Kalimantan Timur tidak langsung terserap pasar kerja, bahkan sebagian harus menunggu bertahun-tahun sebelum mendapatkan pekerjaan yang sesuai bidangnya. Di tengah pesatnya perkembangan industri, teknologi, dan pergeseran kebutuhan kompetensi, kondisi ini memunculkan kecemasan baru bagi para orang tua dan mahasiswa.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai bahwa fenomena ini tidak dapat dibiarkan. Ia menegaskan bahwa dunia pendidikan—khususnya perguruan tinggi—harus lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan tenaga kerja. Menurutnya, arah jurusan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lima hingga sepuluh tahun ke depan.

“Jangan sampai mahasiswa sudah kuliah bertahun-tahun, lalu setelah lulus tidak terserap. Sejak awal harus diidentifikasi jurusan mana yang benar-benar dibutuhkan ke depan,” ujarnya saat ditemui Jumat (21/11/2025).

Agusriansyah melihat bahwa kebijakan pendidikan tinggi di Kaltim saat ini belum terhubung secara optimal dengan rencana pembangunan daerah maupun kebutuhan industri yang berkembang cepat. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembekalan tambahan bagi mahasiswa, baik berupa pelatihan teknis maupun soft skill yang relevan dengan dunia kerja modern.

“Tidak cukup hanya menyesuaikan jurusan. Mahasiswa juga harus dibekali kompetensi. Pemerintah daerah perlu menganggarkan program yang benar-benar mendukung peluang kerja bagi anak muda,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti bahwa bantuan pendidikan dari pemerintah tidak boleh berhenti pada pembiayaan UKT semata. Menurutnya, program pendidikan gratis harus dilengkapi dengan evaluasi terhadap kualitas lulusannya. Tanpa pengawasan hasil akhir, ia khawatir kebijakan tersebut justru menambah jumlah pengangguran terdidik.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak yang dibantu kuliah. Tapi apa output dan outcome-nya? Itu yang harus dipastikan,” tegasnya.

Agusriansyah juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperkuat kemitraan dengan pelaku industri, dunia usaha, lembaga pelatihan, hingga perusahaan besar yang beroperasi di daerah. Ia menilai kolaborasi tersebut penting agar lulusan memiliki jalur masuk yang lebih jelas ke dunia kerja, baik melalui magang, penyaluran kerja, maupun program pengembangan skill yang terintegrasi.

“Pendidikan ini harus dilihat sebagai sebuah ekosistem. Harus nyambung antara kampus, pemerintah, dan pasar kerja,” ujarnya.

Ia berharap arah pendidikan tinggi di Kaltim benar-benar dirancang dengan visi jangka panjang yang solid. Identifikasi awal terhadap jurusan masa depan—seperti teknologi digital, energi baru, green industry, hingga keahlian vokasi yang spesifik—menurutnya harus dilakukan sejak sekarang. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memastikan adanya kebijakan yang membuka peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi penggerak ekonomi daerah.

“Kita harus memastikan bahwa setelah lulus, anak-anak ini punya jalan. Bukan sekadar punya ijazah,” pungkasnya.

Melalui evaluasi kurikulum, kemitraan strategis, serta kebijakan yang pro-lapangan kerja, DPRD Kaltim berharap lulusan perguruan tinggi dapat benar-benar berdaya saing dan tidak lagi terjebak dalam tingginya angka pengangguran terdidik. (adv/sen/dprd prov kaltim)