WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Hubungan eksekutif dan legislatif diduga mulai merenggang. Dugaan itu mengemuka selepas munculnya interupsi di penghujung rapat paripurna pada 28 Juli 2025.

Sebelum paripurna yang membahas soal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2030 ditutup, M. Darlis Pattalongi, anggota DPRD Kaltim menyela.

Dia menyoal sinergi antar lembaga. Serta meminta Pemprov selaku eksekutif tak membuat kebijakan baru di tengah pembahasan anggaran agar relasi kedua lembaga dapat tetap harmonis dan terjaga.

Cuitan Darlis itu, menurut Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menyiratkan ada yang tak beres dalam komunikasi kedua lembaga tersebut.

“Hal ini bisa berdampak buruk ke publik. Berimbas pada terbengkalainya kepentingan masyarakat,” ungkapnya saat dikonfirmasi lewat sambungan udara, Selasa, 29 Juli 2025.

DPRD Kaltim, sambung dia, punya fungsi yang jelas. Dari penganggaran, legislasi, hingga pengawasan.

Jika merasa ada yang tak beres terkait tata kelola pemerintahan yang dijalankan Pemprov, maka dewan bisa memanfaatkan hak prerogatif yang dimiliki.

Seperti angket atau interpelasi. “Dewan punya hak prerogatif, pakai saja. Tak perlu gimik di paripurna,” tuturnya.

Siapa yang benar atau salah dari relasi keduanya tak lagi relevan dibahas. Keduanya, sebut dia, sama-sama mengklaim mengawal kepentingan rakyat. Sementara uang rakyat seringkali dibahas di ruang tertutup, tanpa ada partisipasi publik.

“Minim keterbukaan itu rentan manipulasi. Bukan tak mungkin anggaran daerah malah jadi alat transaksional. Kalau memang merasa keberatan ambil sikap dan transparankan prosesnya,” tegas Buyung.

Dan yang tak boleh dilupa, ada mandatori anggaran 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen kesehatan. Di Kaltim, ada Gratispol yang diusung kepala daerah terpilih.

Program itu, tegas dia, mesti menggunakan sumber pembiayaan di luar dua mandatori tersebut. “Kalau program itu pakai anggaran yang dimandatkan tersebut. Jelas salah kaprah memahami penggunaan anggaran daerah,” sebutnya. (adv/sky)