WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim guna membahas finalisasi Rancangan Peraturan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim, pada Minggu (30/11/2025), dengan suasana diskusi yang produktif dan penuh komitmen terhadap pembangunan daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel memimpin jalannya rapat, didampingi oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Sejumlah anggota Banggar turut hadir, di antaranya Sarkowi V. Zahry, Guntur, Baba, Husin Djufrie, Firnadi Ikhsan, Agusriansyah Ridwan, Baharuddin Muin, Syahariah Mas'ud, Damayanti, dan Syarifatul Sya’diah. Sementara dari Sekretariat DPRD Kaltim hadir Norhayati Usman.

Dari pihak eksekutif, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang juga Ketua TAPD hadir bersama jajaran OPD terkait, seperti Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suparmi, Kepala Inspektorat Kaltim Irfan Prananta, serta pejabat TAPD lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan perencanaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

Pembahasan diarahkan pada penyusunan Laporan Akhir Banggar, yang nantinya akan dituangkan secara resmi dalam rapat paripurna. Tahapan ini menjadi penguatan penting sebelum APBD 2026 disahkan melalui mekanisme rapat formal di DPRD Kaltim. Setiap masukan dan evaluasi dari anggota Banggar menjadi dasar penyempurnaan laporan akhir tersebut.

Dengan adanya rapat finalisasi ini, DPRD dan TAPD berharap penyusunan APBD 2026 dapat selesai tepat waktu serta mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat Kaltim. Fokus penganggaran juga diharapkan mendorong percepatan pembangunan, peningkatan layanan publik, serta pemerataan program strategis di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Rapat berjalan lancar dengan semangat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Momentum ini menjadi bukti bahwa penyusunan anggaran bukan hanya soal teknis, tetapi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan fiskal yang efektif dan berpihak pada masyarakat Kaltim. (adv/sen/dprd prov kaltim)