WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor alur Sungai Mahakam belum termanfaatkan secara maksimal. Padahal, sungai tersebut menjadi jalur penting untuk transportasi komoditas bernilai besar setiap harinya.

Menurut Ananda, nilai komoditas yang melintas di Sungai Mahakam mencapai angka triliunan rupiah per hari. Namun, kontribusi terhadap PAD masih belum signifikan. “Sungai Mahakam adalah urat nadi ekonomi Kaltim. Seharusnya daerah mendapat manfaat yang lebih besar,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa sebagian pengelolaan alur sungai berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan pihak swasta. Meski begitu, ada ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan agar memberi kontribusi bagi PAD. “Ada celah regulasi dan peluang kolaborasi yang bisa dimanfaatkan. Itu yang sedang kita dorong,” terangnya.

Ananda mengungkapkan bahwa DPRD telah melakukan rapat bersama instansi terkait seperti KSOP, Pelindo, BWS, dan MBS untuk membahas strategi pemanfaatan potensi alur sungai. “Kami ingin memastikan pemanfaatan alur sungai berjalan adil dan berdampak langsung ke masyarakat,” katanya.

Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan pentingnya regulasi yang mendukung transparansi dan keadilan dalam pemanfaatan jalur sungai. Selain itu, ia meminta pemerintah untuk aktif melakukan kajian dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan alur sungai. “Kita punya hak untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya yang ada di wilayah kita,” tegasnya.

Menurut Ananda, optimalisasi PAD akan memungkinkan daerah meningkatkan layanan publik. Ia menilai, potensi PAD bisa berdampak pada penyediaan fasilitas publik seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, hingga peningkatan infrastruktur. “Kalau PAD naik signifikan, layanan publik bisa diperluas dengan cepat,” ujarnya.

DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan terkait pengelolaan Sungai Mahakam dan memastikan bahwa potensi yang ada benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan peluang ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. (adv/sen/dprd prov kaltim)