WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA- DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dalam memperjuangkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Penjualan Hasil Tambang (PHT) untuk daerah penghasil.

Dukungan itu ditegaskan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, usai Rapat Paripurna ke-23 yang digelar Senin (14/7/2025). Menurutnya langkah gubernur adalah bentuk perjuangan strategis untuk memperjuangkan hak konstitusional Kaltim atas sumber daya alamnya.

“Kita secara logis mendukung usaha Gubernur. Kalimantan Timur (Rudy Mas'ud, Red) sebagai daerah penghasil punya hak atas PHT,” tegas Firnadi, yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim.

Ia menambahkan, apabila perjuangan ini berhasil, Kaltim akan menjadi provinsi pertama yang sukses memperoleh alokasi DBH secara sistematis dari sektor tambang, yang selama ini hanya menyumbang tanpa menerima timbal balik yang sepadan.

Firnadi mengungkapkan bahwa pada 2024, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PHT nasional mencapai Rp32,68 triliun. Dari angka itu, Rp18,52 triliun disumbang oleh Kaltim. Namun tidak satu rupiah pun dikembalikan ke daerah dalam bentuk DBH.

“Kondisi ini mencerminkan ketimpangan fiskal yang nyata,” ujar Firnadi. Hal serupa terjadi pada sektor kehutanan. Dari total Rp3,21 triliun PNBP dari penggunaan kawasan hutan nasional, Rp1,9 triliun berasal dari Kaltim—namun lagi-lagi tanpa alokasi DBH. (adv/sky)