WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Peristiwa longsor yang menimpa proyek pembangunan terowongan penghubung antara Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap di Kota Samarinda mengundang perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota Komisi III, Subandi, menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap keselamatan warga dan kualitas teknis proyek bernilai hampir Rp400 miliar tersebut.

Proyek ambisius yang semula digadang sebagai solusi permanen mengurai kemacetan di kawasan padat itu kini justru memunculkan pertanyaan besar tentang aspek keselamatan dan ketepatan perencanaan.

“Ini bukan hal sepele. Longsor yang terjadi harus dijadikan alarm keras. Kita tidak bisa menunggu ada korban untuk bertindak,” ujar Subandi, 

Menurut legislator dari Fraksi PKS tersebut, pekerjaan infrastruktur sebesar ini tak seharusnya hanya mengejar pencapaian serapan anggaran atau sekadar memenuhi target penyelesaian fisik proyek.

Ia menekankan, aspek keselamatan publik dan deteksi risiko sejak awal harus menjadi dasar utama dalam setiap tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Ia juga menyoroti bahwa kondisi geografis proyek yang berada di area dengan kemiringan tanah cukup ekstrem memerlukan kajian teknis yang lebih matang. Lemahnya pemetaan geoteknik dituding sebagai salah satu penyebab rentannya kawasan tersebut terhadap pergerakan tanah.

“Kawasan itu jelas punya potensi rawan longsor. Kajian geoteknik berbasis data ilmiah seharusnya jadi pijakan, bukan hanya mengandalkan pendekatan umum atau perkiraan visual,” tegasnya.

Subandi juga menyesalkan minimnya pelibatan pakar eksternal dalam evaluasi proyek ini. Ia menilai pemerintah kota terlalu tertutup terhadap masukan dari kalangan akademisi maupun tenaga ahli independen.

Ia menegaskan, sebelum proyek ini dilanjutkan, harus ada evaluasi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak di luar struktur pelaksana proyek. Termasuk para akademisi, ahli geoteknik, dan lembaga teknis independen. (Adv/sky/dprdkaltim)