WARTA-DIGITAL.COM Samarinda — Dalam rangka mendorong penguatan tata kelola pengaduan publik yang transparan dan berkelanjutan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya ketertiban pelaporan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap sistem SP4N-LAPOR!. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja SP4N-LAPOR! Tahun 2025 yang digelar pada Rabu (2/7/2025) di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa pelaporan yang tertib, akurat, dan tepat waktu dari setiap unit kerja merupakan indikator utama keberhasilan sistem pengelolaan pengaduan di daerah. “Sistem digital hanya akan berjalan optimal jika didukung komitmen pelaporan dari seluruh pengelola. Monitoring dan evaluasi tak akan berarti jika datanya tidak lengkap,” ujarnya.

Diskominfo Kaltim mencatat sejumlah OPD yang telah menyerahkan laporan pengelolaan pengaduan untuk tahun 2024. Di antaranya: Bapenda, Bappeda, BRIDA, RSJD Atma Husada, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, Dispora, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Disperindag, dan DPMPTSP. Diskominfo mengapresiasi upaya ini sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Faisal juga menegaskan bahwa sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif. Oleh karena itu, ia mendorong agar perangkat daerah lainnya segera menyampaikan laporan tahunannya dan terus berinovasi dalam pengelolaan aduan masyarakat.

“Pelaporan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Setiap laporan adalah suara publik yang harus kita dengar dan tindaklanjuti,” imbuhnya.

Rapat kerja ini menjadi ruang koordinasi yang strategis untuk memperkuat ekosistem pelayanan publik di Kaltim. Diskominfo berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak bersama dalam membangun budaya pelayanan yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan warga. (adv/sky/kominfo kaltim)