WARTA-DIGITAL.COM - KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, menggelar kegiatan yang bertajuk Forum Konsultasi Publik dan Lintas Perangkat Daerah sebagai langkah awal dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026, pada Rabu (12/03/2025).

Kegiatan yang belangsung di aula lantai 1 gedung Bappeda Kukar ini, bertujuan untuk menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tak hanya itu, forum ini juga untuk membangun kolaborasi antar berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-program strategis.

Selain itu, Forum Lintas Perangkat Daerah ini digelar guna mengkaji dan memastikan program prioritas yang telah dirancang dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. 

Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto mengatakan, forum ini berfungsi sebagai wadah untuk meninjau kembali program yang telah dirancang. 

“Ini bagian dari cross-check untuk penajaman program kegiatan yang telah disusun,” ujarnya.

“Kita ingin melihat bagaimana masing-masing perangkat daerah memetakan program prioritasnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dafip Haryanto menjelaskan, forum ini melibatkan empat OPD utama, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Kesehatan Kukar.

Dimana menurutnya, Keempat OPD tersebut memiliki keterkaitan dalam berbagai program, sehingga diperlukan koordinasi yang kuat agar tidak terjadi tumpang tindih.

Dafip Haryanto menerangkan bahwa, Dinas Sosial berperan dalam penyediaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi rujukan dalam berbagai program bantuan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sedangkan DP3A memiliki program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang bersinggungan dengan berbagai kegiatan DP2KB.

Selanjutnya, DP2KB berperan untuk mengelola program Quick Win dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), salah satunya rumah penitipan anak yang juga menjadi bagian dari program DPPA.

“Forum ini juga membahas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang telah dilakukan sebelumnya,” ungkap Dafip Haryanto.

“Usulan-usulan dari desa ke kecamatan diintegrasikan dalam forum ini agar bisa masuk dalam program kerja OPD yang bersangkutan,” sambung Dafip Haryanto.

Selain melibatkan perangkat daerah, forum ini juga mengundang berbagai lembaga kemasyarakatan, di antaranya Forum Anak, Forum Disabilitas, serta organisasi orang tua anak dengan sindrom tertentu.

Kehadiran sejumlah lembaga kemasyrakatan tersebut diharapkan, dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan program yang belum terakomodasi.

“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada program yang tertinggal atau tidak terakomodasi,” tegas Dafip Haryanto.

“Jika satu OPD tidak bisa mengcover suatu program, maka OPD lain bisa mengambil peran,” tambah Dafip Haryanto.

Dafip Haryanto juga berharap, agar perencanaan program tahun 2026 bisa lebih matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sinergi antara OPD dan elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam merealisasikan program-program yang telah dirancang. Dan forum ini juga akan terus berlanjut sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Dafip Haryanto juga menegaskan bahwa, Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk selalu melibatkan berbagai pihak, guna menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

“Saya berharap, dengan adanya Forum Lintas Perangkat Daerah ini, perencanaan pembangunan tahun 2026 di Kukar dapat lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (adv/bil/sky)