- Indonesia, Samarinda
WARTA-DIGITAL.COM Kutim - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kutai Timur menyiapkan tiga langkah utama untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Langkah tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur, penyusunan regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan administrasi desa.
Plt Kepala DPMDes Kutim, Trisno, mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.
"Yang dilakukan pertama peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Itu sudah kita lakukan. Tanpa aparatur yang cakap, berbagai program pembangunan di desa dinilai sulit berjalan optimal," ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Menurut Trisno, pembinaan aparatur tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam melayani masyarakat.
"Aparatur desa ini harus memahami tugas pokok, administrasi pemerintahan, hingga pengelolaan keuangan desa secara benar dan bertanggung jawab," jelasnya.
Langkah kedua yang dilakukan DPMDes adalah menyusun regulasi terkait pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Regulasi ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa agar setiap proses administrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah.
"Yang kedua, penyusunan regulasi pengelolaan administrasi keuangan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel. Itu sudah kita lakukan," tambahnya.
Sementara itu, langkah ketiga adalah mendorong pemanfaatan teknologi kekinian dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
Penggunaan teknologi dinilai mampu mempercepat proses kerja, meminimalkan kesalahan administrasi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
"Yang ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi kekinian dalam rangka membangun efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa," katanya.
Trisno mengakui, ketiga upaya tersebut masih perlu terus dioptimalkan. Penguatan kapasitas aparatur, penyempurnaan regulasi, dan pemanfaatan teknologi harus berjalan beriringan.
"Itu memang harus beriringan agar pengelolaan pemerintahan desa semakin baik dan mampu memberikan pelayanan yang optimal," pungkasnya.(Adv/sky).
Komentar