WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Legislator DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, mengungkapkan keprihatinannya atas lambatnya tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Berau terkait program Sekolah Rakyat.

Ia menilai, Berau perlu mencontoh langkah progresif Kota Samarinda yang lebih siap dan responsif terhadap program bantuan pendidikan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

“Kalau Samarinda bisa memenuhi seluruh ketentuan dan segera bergerak, seharusnya Berau juga mampu. Tidak cukup hanya menunggu, harus ada inisiatif untuk menjemput peluang,” ujarnya, Sabtu (21/06).

Syarifatul, yang mewakili daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini menyebut bahwa Program Sekolah Rakyat adalah bagian dari kebijakan nasional dengan pendanaan dari APBN. Dari lima kabupaten/kota di Kaltim yang mengusulkan, hanya Samarinda yang berhasil memenuhi semua syarat administrasi dan teknis.

“Ini program pusat, dananya tersedia. Tapi kalau daerah tidak siap secara dokumen atau administrasi, tentu akan tertinggal,” ungkap politisi Golkar ini.

Sebagai bentuk komitmen, Syarifatul menyampaikan kesiapannya untuk ikut membantu Pemkab Berau melakukan evaluasi internal maupun berkoordinasi langsung ke pusat.

“Saya akan segera bertemu dengan Dinas Sosial Berau. Kita ingin cek, di mana hambatannya. Kalau perlu, kami dari provinsi akan mendampingi ke Kemensos agar bisa lebih cepat ditangani,” jelasnya.

Ia pun menyarankan agar Dinas Sosial Berau menjalin komunikasi langsung dengan Dinsos Samarinda untuk belajar dari praktik terbaik yang sudah dilakukan.

“Koordinasi antar daerah penting. Belajar dari daerah yang sudah berhasil itu sah-sah saja. Jangan sampai kita kehilangan program bagus hanya karena kurang sigap,” tegasnya.

Menurutnya, strategi jemput bola sangat dibutuhkan dalam merealisasikan program strategis dari pusat. Pemerintah daerah, menurutnya, harus lebih aktif dan tidak hanya bergantung pada instruksi.

“Program ini menyasar masyarakat, khususnya yang rentan secara ekonomi. Jika eksekusinya lambat, yang paling dirugikan adalah rakyat. Jadi harus ada gerakan nyata dari daerah,” pungkasnya. (Adv/sky)