WARTA-DIGITAL.COM - KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menekankan bahwa, pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Hal itu disampaikan Sunggono dalam Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah, yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, untuk merancang strategi optimalisasi pendapatan daerah tahun 2025.

“Kita tidak hanya bicara soal belanja dan pembangunan, tetapi juga bagaimana memikirkan cara meningkatkan pendapatan, tanpa anggaran yang cukup, pembangunan tidak bisa berjalan maksimal,” ujar Sunggono, pada Jumat (14/03/2025).

Tak hanya itu, Sunggono juga mendorong seluruh OPD untuk memiliki jiwa entrepreneur dalam mengelola potensi masing-masing.

Menurut Sunggono, setidaknya ada enam OPD yang berpeluang menjadi revenue center dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

“Tidak semua OPD bisa menghasilkan pendapatan, karena ada yang fokus pada pelayanan publik,” jelasnya.

“Tetapi banyak juga yang sebenarnya punya potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah,” imbuhnya.

Selain itu, Sunggono juga menegasakan bahwa pentingnya validasi data, agar potensi pajak bisa tergali secara maksimal.

Ia juga mencontohkan, dalam pembangunan infrastruktur, OPD harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap pendapatan daerah. 

“Misalnya membangun pelabuhan, jangan hanya melihat kebutuhan saat ini, tapi harus ada perencanaan jangka panjang agar investasi tersebut bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi daerah,” ungkap Sunggono.

Dalam hal itu, Sunggono juga menyoroti program bantuan rumah tidak layak huni, yang perlu dikaitkan dengan kepemilikan Bukti Pendaftaran Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB).

“Sebelum membangun, tanyakan dulu apakah warga memiliki BPHTB. Kalau belum, kita bantu konsultasinya,” pinta Sunggono.

“Nantinya, ketika mereka mampu, mereka pasti akan membayar pajaknya,” tambah Sunggono.

Sunggono juga mengungkapkan bahwa, hal serupa juga berlaku di sektor perizinan usaha. Dimana ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kukar, untuk lebih proaktif dalam memastikan kelengkapan izin usaha. 

“Tugas kita bukan mempersulit, tetapi membantu sejak awal. Misalnya jika ada usaha yang belum memiliki izin, kita dampingi agar mereka bisa memenuhi persyaratannya,” tegasnya.

Sunggono juga menegaskan kembali bahwa, salah satu contoh sukses kebijakan Pemkab Kukar dalam meningkatkan pendapatan adalah program sertifikasi tanah.

Dulunya, banyak transaksi jual beli tanah yang hanya menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), sehingga daerah tidak mendapatkan pendapatan dari BPHTB. 

“Kita gratiskan pendaftaran sertifikat pertama, akhirnya banyak yang mengurus,” beber Sunggono.

“Setelah punya sertifikat, transaksi jual beli tanah jadi lebih tertib dan BPHTB otomatis meningkat,” sambung Sunggono.

Meski demikian, Sugono juga berharap, agar Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah ini, dapat membangun kesadaran semua OPD tentang pentingnya meningkatkan pendapatan daerah. 

Tak hanya itu, Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah ini juga diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi konkret bagi Pemkab Kukar, dalam meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan, demi mendukung pembangunan yang lebih baik.

“Jangan hanya berpikir belanja untuk kepentingan sesaat, semua pengeluaran harus dikaitkan dengan potensi peningkatan penerimaan daerah,” pungkas Sunggono. (adv/bil/sky)