WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA – Polemik pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) terus ramai diperbincangkan di Kalimantan Timur. Kekhawatiran publik meningkat, terlebih ketika daerah disebut harus menanggung beban fiskal yang lebih berat menjelang operasional Ibu Kota Nusantara (IKN). Di tengah memanasnya isu tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, akhirnya memberikan penjelasan untuk meredam kegelisahan masyarakat.

Hasanuddin—atau yang akrab disapa Hamas—mengakui bahwa desakan komunitas adat dan fraksi-fraksi di DPRD agar DBH Kaltim tidak dipotong adalah hal yang sangat wajar. Namun ia menegaskan bahwa persoalan DBH bukanlah urusan yang bisa diselesaikan hanya dengan tekanan politik daerah, sebab skemanya sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat.

“Perjuangan terkait DBH ini tidak sederhana. Pembagiannya bersifat nasional, bukan hanya untuk Kaltim, jadi tidak mudah menghentikan potensi pengurangan,” ujarnya saat diwawancarai beberapa hari lalu.

Hamas juga mengatakan bahwa dirinya belum menerima laporan lengkap hasil pertemuan sebelumnya dengan perwakilan masyarakat adat karena saat itu ia sedang bertugas di luar kota. Meski begitu, ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah suara yang sah dan patut diperjuangkan.

“Saya tidak ikut dalam pertemuan itu, jadi hasilnya belum saya terima. Tapi saya memahami betul keinginan agar porsi DBH kita tidak berkurang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hasanuddin menyampaikan bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Ia menjelaskan bahwa APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) sedang menyiapkan langkah bersama untuk membawa persoalan DBH ke pemerintah pusat. Melalui koordinasi tingkat nasional itu, ia berharap ada ruang untuk peninjauan ulang skema pembagian DBH.

Namun, DBH bukan satu-satunya tantangan fiskal yang dihadapi Kaltim. Hamas mengungkapkan bahwa dana transfer dari pusat tahun ini mengalami penurunan drastis. “Dana transfer kita turun hampir 71 persen. Ada pengurangan sekitar Rp 6,135 triliun dari total Rp 21 triliun,” jelasnya.

Pemangkasan tersebut, katanya, langsung berdampak pada banyak program daerah. Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota serta beberapa program prioritas terpaksa mengalami penyesuaian. Kondisi itu menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menyusun APBD ke depan.

Hasanuddin berharap masyarakat dapat memahami situasi fiskal yang sedang dihadapi Kaltim. Ia juga meminta publik bersabar hingga seluruh proses pembahasan anggaran selesai, terutama menjelang penetapan APBD tahun mendatang.

“Kita tetap memperjuangkan agar anggaran yang tersedia bisa merata dan memberikan manfaat bagi seluruh wilayah di Kalimantan Timur,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa DPRD dan pemerintah provinsi akan terus berupaya mencari jalan terbaik agar Kaltim tidak semakin terbebani, terutama dengan adanya dinamika baru terkait Ibu Kota Nusantara. (adv/sen/dprd prov kaltim)