WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Hardiyanto, mewakili Sekretariat DPRD Kalimantan Timur dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi se-Indonesia (ASDEPSI) yang digelar pada 4 Desember 2025 di Jakarta. Kehadiran perwakilan DPRD Kaltim ini menegaskan komitmen lembaga dalam memperkuat kapasitas kelembagaan daerah sekaligus mendorong harmonisasi regulasi nasional.

Pada pertemuan tersebut, Hardiyanto menyampaikan bahwa salah satu isu krusial yang dibahas adalah dualisme regulasi terkait UU MD3 dan UU 23/2014 yang selama ini memengaruhi pola tata kelola DPRD di berbagai daerah. Ia menilai sinkronisasi aturan menjadi penting agar fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal tanpa hambatan administratif dan hukum.

Rakernas ini juga menjadi momentum konsolidasi kelembagaan, tempat perwakilan DPRD dari seluruh Indonesia bertukar pengalaman, tantangan, dan inovasi dalam penguatan institusi parlementer daerah. Hardiyanto menekankan bahwa forum seperti ini berperan besar dalam membangun jejaring kemitraan strategis antardaerah.

Selain membahas isu regulasi, Rakernas ADPSI dan ASDEPSI juga berfokus pada penyusunan rekomendasi kelembagaan untuk tahun 2026. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi DPRD Provinsi di seluruh Indonesia dalam meningkatkan standar pelayanan administrasi dan tata kelola sekretariat.

Hardiyanto menilai bahwa DPRD Kaltim memiliki peluang besar untuk terus memperkuat peran kelembagaannya, terutama dalam menghadapi perkembangan kebutuhan daerah dan publik. Menurutnya, modernisasi tata kelola harus terus dipacu melalui inovasi digital, peningkatan SDM aparatur, dan evaluasi reguler terhadap proses layanan internal.

Antusiasme peserta Rakernas terlihat dalam berbagai sesi diskusi yang berlangsung dinamis. Para peserta aktif memberikan masukan terhadap sejumlah isu, termasuk harmonisasi kerja sekretariat dewan dan peningkatan efisiensi layanan administratif.

Rakernas ditutup dengan penegasan pentingnya kerja kolaboratif lintas provinsi agar DPRD di seluruh Indonesia semakin berperan sebagai pilar penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang modern, responsif, dan berorientasi pelayanan publik. (adv/sen/dprd prov kaltim)