WARTA-DIGITAL.COM - SAMARINDA - Sebanyak 19 pejabat administrator mengikuti penilaian kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim. Kegiatan garapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penilaian Kompetensi Pegawai (PKP) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim itu berlangsung selama dua hari sejak 21 November.

Sekretaris BKD Kaltim Abdul Munif menegaskan, kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Menurutnya, Sistem Manajemen ASN harus mengikuti prinsip meritokrasi yang berarti pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas secara adil dan wajar.

Adil dan wajar dalam hal ini yakni tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. "Pemetaan kompetensi ini dilaksanakan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mendukung akselerasi pembangunan nasional," tuturnya, Selasa (21/11).

Abdul Munif juga menginstruksikan kepada seluruh peserta untuk bekerja secara seksama, serta fokus selama proses berlangsung. Dia berharap peserta dapat menampilkan performa terbaik dan tetap fokus selama menjalani rangkaian tahapan penilaian. "Selamat mengerjakan, serta fokus selama proses berlangsung," tegasnya. (BKD/prb/ty/adv/hms/kominfokaltim)