WARTA-DIGITAL.COM Samarinda — Dalam rangka mendukung tata kelola pelayanan publik yang transparan dan partisipatif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan sesi bimbingan teknis dalam agenda Rapat Kerja SP4N-LAPOR! Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (2/7/2025) di Ruang WIEK, Diskominfo Kaltim.

Bimbingan teknis ini menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Rega Tadeak Hakim dan Rasyid Al Kindy. Keduanya memberikan materi yang mendalam mengenai kebijakan nasional pengelolaan pengaduan pelayanan publik, serta pelatihan teknis penggunaan form manual SP4N-LAPOR! yang dapat mengakomodasi aduan dari berbagai kanal, termasuk kanal langsung dan internal OPD.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, dalam arahannya menyampaikan bahwa kualitas pengelolaan pengaduan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut.

"Teknologi adalah alat, tetapi SDM yang berkomitmen dan memahami teknisnya adalah kunci. Karena itu, penguatan kapasitas pengelola SP4N-LAPOR! menjadi salah satu prioritas kita," tegasnya.

Melalui sesi ini, para pengelola dari perangkat daerah dan BUMD mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai alur pengelolaan aduan, prinsip-prinsip keterbukaan informasi, hingga standar waktu respon yang ideal.

Diskominfo Kaltim berharap, setelah kegiatan ini seluruh unit kerja memiliki persepsi yang sama dalam mengelola pengaduan, serta mampu menyusun pelaporan secara tertib, sistematis, dan terukur.

Selain aspek teknis, bimbingan ini juga menjadi forum diskusi yang memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Peserta diberikan ruang untuk bertanya, berbagi tantangan, dan menyampaikan praktik baik yang selama ini telah dijalankan di masing-masing instansi.

Dengan pelatihan yang lebih teknis dan aplikatif, SP4N-LAPOR! diharapkan tidak hanya menjadi kanal pelaporan, tetapi juga ruang belajar kelembagaan yang dinamis dalam menumbuhkan budaya responsif dan akuntabel di tubuh pemerintahan daerah. (adv/sky/kominfo kaltim)