- Indonesia, Samarinda
WARTA-DIGITAL.COM Kutim - Tata kelola pemerintahan di Kutai Timur masih menyisakan pekerjaan rumah. Dari sisi administrasi, masih ditemukan perencanaan yang kerap terlambat, pengawasan program yang belum maksimal, hingga pelaporan yang belum sepenuhnya sesuai aturan.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutim, Idam Chalid, menegaskan persoalan administrasi tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, rapi atau tidaknya administrasi akan sangat menentukan apakah program pemerintah bisa berjalan sesuai target.
"Semua pemerintahan itu ada yang harus dibenahi dari sisi administrasi, terutama bagaimana perencanaan penganggaran itu bisa sesuai dengan limit waktu," ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Idam menyebut ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian serius seluruh OPD. Pertama, soal perencanaan dan penganggaran. Setiap OPD diminta memastikan dokumen perencanaan selesai tepat waktu, tidak melewati batas yang sudah ditentukan.
Kedua, soal pelaksanaan di lapangan. Program yang sudah direncanakan harus dikawal ketat agar realisasi fisik dan serapan anggaran berjalan seiring dengan rencana awal.
"Bagaimana kita bisa mengawal agar target-target fisik dan target belanja keuangan itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Ketiga, adalah pelaporan. Pelaporan itu bagaimana sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.
Aspek ketiga adalah pelaporan. Setiap kegiatan wajib dipertanggungjawabkan melalui laporan yang disusun berdasarkan regulasi yang berlaku, bukan sekadar formalitas.
Idam juga menyoroti masih adanya kesalahan administrasi yang terjadi karena aparatur belum sepenuhnya memahami aturan. Ia menegaskan, kekeliruan tersebut belum tentu mengarah pada tindak pidana.
"Bukan berarti dia itu korupsi, tapi bisa salah administrasi. Karena pengetahuannya yang minim," katanya.
Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi hal mendesak. Setiap OPD diminta lebih cermat, mulai dari menyusun rencana, melaksanakan kegiatan, hingga membuat laporan pertanggungjawaban.
Meski masih ada kekurangan, Idam menilai fondasi sistem administrasi di Pemkab Kutim sebenarnya sudah cukup baik. Yang dibutuhkan saat ini adalah pembenahan berkelanjutan.
"Tapi sebenarnya sistem itu sudah bagus, kita berharap pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," pungkasnya.(Adv/sky)
Komentar