WARTA-DIGITAL.COM - KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan kesiapan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan anggaran yang akan dialokasikan melalui efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan itu diambil untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah serta mengikuti arahan pemerintah pusat agar PSU dapat berjalan tanpa tambahan anggaran baru.

Dalam hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menjelaskan, dalam rapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), pemerintah daerah yang melaksanakan PSU diminta untuk menggunakan anggaran yang sudah ada, khususnya dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

Namun, setelah dilakukan evaluasi, Kutai Kartanegara tidak dapat sepenuhnya mengandalkan BTT, karena jumlahnya dinilai terbatas.

“Di Kukar sendiri sepertinya memang kita harus menggunakan anggaran yang berasal dari efisiensi, karena BTT kita tidak tercukupi,”sebut Sunggono, Sabtu (08/03/2025). 

Lebih lanjut Sunggono mengemukakan bahwa, sebagai solusi dalam hal tersebut, Pemkab Kukar akan menngoptimalkan efesiensi belanja daerah sesuai intruksi presiden nomor 1 tahun 2025.

Dimana Upaya itu diharapkan, dapat memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kutai Kartanegara tetap berjalan lancar tanpa membebani keuangan daerah lebih jauh.

Berdasarkan kebutuhan anggaran, PSU yang diajukan oleh KPU, Bawaslu, serta unsur keamanan seperti Kodim dan Polres, diperkirakan mencapai Rp78 miliar. 

Namun, angka tersebut masih dalam tahap verifikasi dan dapat mengalami perubahan setelah evaluasi lebih lanjut.

“Tapi itu masih terkoreksi, sepertinya karena hari ini tadi ada kembali usulan tambahan yang disampaikan oleh Polres Kukar, nanti kita akan verifikasi dulu besarannya berapa,” ungkap Sunggono.

“Intinya, kita tetap mengutamakan efisiensi sesuai arahan pemerintah pusat dan menyesuaikannya dengan kondisi keuangan daerah,” imbuh Sunggono.

Sunggono juga menegaskan, selain memastikan kesiapan anggaran, Pemkab Kukar juga masih menunggu tahapan resmi PSU dari KPU.

Meski demikian, pemerintah daerah akan terus berkomitmen untuk menyukseskan PSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita masih menunggu secara pasti dari KPU, intinya Kukar siap untuk melaksanakan PSU dengan anggaran yang berasal dari APBD,” pungkas Sunggono. (adv/fin/sky)