WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Realisasi APBD Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2024 menyisakan pertanyaan besar. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tercatat mencapai Rp2,59 triliun, angka yang memantik sorotan dari DPRD Kaltim, khususnya Badan Anggaran (Banggar).

Nilai Silpa sebesar itu dinilai bukan sekadar angka teknis, tetapi mencerminkan lemahnya penyerapan anggaran serta belum optimalnya implementasi program pemerintah yang telah direncanakan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang juga tergabung dalam Banggar, Damayanti, menyatakan keprihatinannya.

Ia menilai bahwa Silpa dengan nominal besar bisa berarti terdapat hak masyarakat yang tertunda untuk dipenuhi, terutama dalam bentuk layanan publik dan pembangunan.

“Ini bukan hanya soal efisiensi, melainkan juga indikasi bahwa program tidak berjalan maksimal. Artinya ada kebutuhan warga yang belum tersentuh,” ungkapnya, Rabu (30/7/2025).

Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan kegiatan yang sejak awal tidak matang. Menurutnya, banyaknya kegiatan yang gagal terlaksana membuat anggaran mengendap tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih belum sejalan dengan pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Padahal, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 cukup menggembirakan, yaitu sebesar Rp10,23 triliun atau 102,53 persen dari target.

Namun di balik capaian itu, daya serap anggaran pada sektor belanja justru belum mencerminkan produktivitas yang maksimal. Hal ini menurut Damayanti menjadi ironi yang harus segera ditangani dengan pembenahan sistemik.

“Kami tidak menutup mata, jika Silpa berasal dari efisiensi atau peningkatan pendapatan, tentu patut diapresiasi. Tapi yang perlu diwaspadai adalah Silpa dari program yang mangkrak,” ucapnya. (adv/sky)