WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Kualitas pelayanan publik kembali menjadi sorotan setelah banyak warga menyampaikan keluhan saat reses anggota DPRD Kaltim. Mulai dari lambannya layanan administrasi hingga minimnya informasi dari instansi terkait, persoalan tersebut dinilai masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengungkapkan bahwa aduan masyarakat soal pelayanan publik sudah berlangsung bertahun-tahun dan belum menunjukkan perbaikan signifikan. Menurutnya, kondisi ini menjadi tanda bahwa reformasi birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Setiap kali turun ke lapangan, keluhannya hampir sama. Banyak warga merasa layanan masih kurang responsif, baik untuk administrasi, kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya,” jelasnya, Senin (08/12/2025).

Ia juga menerima laporan terkait proses pengurusan dokumen yang dinilai rumit dan memakan waktu lama. Ketidakpastian jadwal pelayanan hingga kurangnya kejelasan informasi turut memperburuk pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

Syarifatul menekankan perlunya standar pelayanan yang lebih tegas dan mudah dipahami publik. Transparansi, disiplin aparatur, dan efisiensi prosedur disebutnya sebagai tiga hal yang harus segera diperbaiki demi mengembalikan kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Ia pun mendorong seluruh perangkat daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan layanan publik. Menurutnya, keberhasilan pemerintah sebagai pelayan masyarakat bergantung pada sejauh mana warga merasa terlayani dengan baik dan mendapatkan kepastian dari setiap proses administrasi. (adv/sen/dprd prov kaltim)