WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) kini tengah berada di titik krusial dalam persoalan lingkungan hidup. Provinsi ini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Situasi tersebut memicu keprihatinan mendalam dari anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang menilai lemahnya penegakan hukum menjadi akar utama kerusakan lingkungan yang terus berulang.

“Menurut saya yang paling penting sekarang adalah penegakan hukum. Selama ini kita terlalu lunak terhadap pelanggar lingkungan, akibatnya kerusakan terus terjadi dan terulang,” tegas Sarkowi, Senin (23/6), dalam pernyataannya usai menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Ia menjelaskan, mekanisme penegakan hukum lingkungan seharusnya dijalankan secara bertahap dan tegas. Dimulai dari teguran administratif, dilanjutkan dengan paksaan pemerintah, hingga akhirnya pencabutan izin bila pelanggaran terus berulang.

“Bahkan jika perlu, masuk ke wilayah hukum pidana dan perdata. Kita tidak bisa terus memberi toleransi kepada pelaku kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Sarkowi juga menyoroti keberlangsungan hidup Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris), mamalia air langka yang menjadi ikon Sungai Mahakam yang kini berada di ambang kepunahan.

Berdasarkan data WWF dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), populasi pesut Mahakam yang dulu mencapai ratusan kini diperkirakan hanya tersisa 60 hingga 80 ekor saja.

“Bayangkan, dari total populasi global sekitar 8.000, kita hanya punya segitu. Ini bukan sekadar angka, ini cermin kerusakan yang nyata. Habitat mereka terganggu parah akibat aktivitas tongkang, kapal besar, dan kebisingan sungai,” ungkap Sarkowi.

Ia menekankan bahwa sesungguhnya regulasi untuk melindungi habitat pesut sudah ada, baik di tingkat kementerian maupun dalam bentuk peraturan daerah.

Namun lemahnya implementasi dan pengawasan di lapangan membuat aturan tersebut seolah hanya formalitas.

“Pesut itu seperti manusia, dia bisa stres, dia sensitif terhadap suara dan gangguan kapal. Kalau perusahaan tetap nekat beroperasi tanpa memperhatikan zona habitat, ya habislah spesies itu,” tambahnya.

Kaltim memang menjadi perhatian nasional terkait isu deforestasi. Data dari KLHK tahun 2023 mencatat, Kaltim termasuk lima besar provinsi dengan laju deforestasi tertinggi di Indonesia, dengan hilangnya ribuan hektare hutan setiap tahunnya. Penyebab utamanya antara lain ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur tanpa kajian lingkungan yang memadai. (adv/sky)