WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA- Komitmen memperjuangkan keadilan pendidikan kembali ditegaskan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyuarakan pentingnya perluasan program insentif untuk guru swasta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.

Salehuddin menyambut baik kebijakan Pemprov Kaltim yang sudah menggulirkan insentif bulanan senilai Rp500 ribu. Menurutnya, langkah ini merupakan pengakuan nyata terhadap kontribusi guru swasta yang selama ini bekerja tanpa jaminan kesejahteraan setara dengan guru negeri.

“Ini bukan sekadar tambahan penghasilan, tapi bentuk penghormatan terhadap dedikasi mereka dalam dunia pendidikan,” ujar politisi Golkar tersebut.

Ia menilai, di tengah tekanan ekonomi dan naiknya harga kebutuhan pokok, perhatian terhadap guru swasta menjadi semakin penting. Pemerintah diminta tidak membeda-bedakan kesejahteraan guru berdasarkan status sekolah negeri atau swasta.

“Mereka sama-sama membentuk generasi bangsa. Jadi perhatian terhadap guru swasta harus diperluas, baik dari jumlah penerima maupun besaran insentifnya,” imbuhnya.

DPRD Kaltim, lanjut Salehuddin, akan mendorong agar program ini terus dipertahankan dan dikembangkan. Tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga dari sisi regulasi dan sistem penyalurannya agar lebih transparan serta tepat sasaran.

“Kita ingin insentif ini benar-benar sampai ke tangan guru-guru yang membutuhkan, bukan sekadar formalitas dalam dokumen anggaran,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan yang inklusif tidak dapat dicapai tanpa menjamin kesejahteraan seluruh tenaga pendidik. Untuk itu, kolaborasi antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan stakeholder terkait sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program. (adv/sky)