WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA- Ketimpangan distribusi tenaga medis, terutama dokter, di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kaltim. Dalam evaluasi terbaru, hanya tersedia 2.000 dokter dari total kebutuhan ideal sebanyak 4.000, sehingga menyebabkan krisis layanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyebutkan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang memerlukan penanganan jangka panjang.

“Kesenjangan ini bukan sekadar soal distribusi, tapi sistemik. Harus ada langkah terstruktur dan terukur untuk memperbaikinya,” tegas Baba.

Sebagai solusi konkret, Komisi IV mendorong penerapan program beasiswa ikatan dinas bagi calon dokter dan dokter spesialis, khususnya yang berasal dari wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Lulusan program ini diharapkan kembali dan mengabdi di daerah asal.

Langkah cepat juga akan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh rumah sakit milik Pemprov Kaltim, guna menggali lebih dalam persoalan di lapangan dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif.

“Kami ingin mendengar langsung dari rumah sakit. Apa saja yang paling mendesak agar kebijakan tidak meleset dari kebutuhan,” lanjut Baba. (adv/sky)