- Indonesia, Samarinda
TAMU SPESIAL: Akmal Malik (tengah) menerima cendera mata setelah kunjungannya ke CNN Indonesia, beberapa waktu lalu.
WARTA-DIGITAL.COM - JAKARTA - Sudah beberapa bulan Akmal Malik menjalankan tugasnya sebagai penjabat gubernur Kaltim. Selain bicara melayani keberlangsungan roda kehidupan masyarakat Bumi Etam, ada tugas besar juga yang menggelayuti pundaknya sejak memegang amanah jabatan tersebut. Yakni memastikan kelancaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kisah itu dia bagikan ketika berkunjung ke CNN Indonesia di Jakarta. Pria asal Sumatra Barat ini juga mengungkapkan rencananya memaksimalkan potensi ekonomi melalui daerah penyangga alias buffer zone sekitar Nusantara.
Menurutnya, daerah penyangga harus mampu menunjukkan keunggulan dan karakteristik masing-masing. Bahkan, demi menstimulus agar itu bisa segera terwujud, ada ide untuk menggelar kompetisi di buffer zone. Harapannya, nanti inovasi dan potensi di daerah tersebut bisa terwujud.
“IKN sebuah kekuatan baru. Tentunya memberikan dampak yang bagus ke mana-mana. Siapa yang paling dekat hubungannya? yaitu daerah-daerah penyangganya seperti PPU, Balikpapan, Paser, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Saya senang usulan dari Pak Faisal (kepala Diskominfo Kaltim), kalau perlu kita lakukan kompetisi antar buffer zone ini untuk memperlihatkan keunggulannya masing-masing,” ucap Akmal.
Menurutnya, minimal daerah-daerah harus segera mempersiapkan diri agar mereka bisa berkontribusi terhadap pembangunan IKN yang saat ini sedang berjalan. Pemprov pun mendorong agar kabupaten/kota sekitar IKN segera mengambil langkah sesuai kewenangan dan karakteristik mereka untuk mendukung IKN.
Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya dukungan infrastruktur dan alokasi ruang yang memadai. Akmal secara tegas mengatakan bahwa revisi mendalam pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RT RW) di beberapa kabupaten, termasuk buffer zone, merupakan langkah krusial.
"Mereka (buffer zone IKN) perlu memiliki ruang yang cukup untuk berkembang. Dari alokasi ruang yang hanya 3,3 persen untuk jasa pemukiman dan perdagangan di PPU. Kita membutuhkan perubahan cepat. Ini bukan hanya tentang IKN, ini tentang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar," ujar Akmal dengan tegas. (cht/pt/adv/hms/kominfokaltim)
Komentar