WARTA-DIGITAL.COM - SAMARINDA - Pencegahan risiko konflik di masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Demi terciptanya hal tersebut, semua pihak diminta bisa berkolaborasi. Hal tersebut yang ditekankan ketika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menggelar rapat koordinasi deteksi dini di Aston Samarinda Hotel & Convention Center, Selasa (14/11).

Pada kegiatan tersebut, mereka mengundang para perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kaltim. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), hingga perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kaltim.

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Ratna menuturkan, deteksi dini pencegahan konflik perlu dilaksanakan antar pemangku kebijakan. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi konflik yang lebih besar. Selain itu, mampu meningkatkan koordinasi antar stakeholder di masyarakat.

Menurutnya, ada beberapa permasalahan yang jamak ditemui di masyarakat. Salah satunya klaim lahan salah satu perusahaan di Bontang. Untuk permasalahan di daerah tersebut, Kesbangpol Kaltim telah mengupayakan dengan monitoring ke Kesbangpol Bontang

"Pemkot Bontang juga telah menemui kedua pihak yang bersengketa. Kemudian Pemkot Bontang menindaklanjuti dengan pertemuan ke Pemkab Kukar terkait permasalahan tersebut," terang Ratna.

Ratna mengungkapkan, di Kukar yakni perkembangan kegiatan perambahan hutan di Taman Hutan Bukit Soeharto. Beberapa risiko permasalahan juga ditemukan oleh Pemprov Kaltim menjelang pemilihan umum 2024.

Salah satunya beredar logo Pemprov Kaltim yang digunakan untuk mendukung salah satu calon presiden (capres) di media sosial X. “Untuk itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan rencana aksi untuk tindak lanjut,” imbuhnya. (rey/pt/adv/hms/kominfokaltim)