Kenapa Data Capil dan Data RT Selalu Beda? Ini Penjelasan Disdukcapil Kutim

  • Sabtu, 21 November 2026
  • 300

WARTA-DIGITAL.COM Kutim – Sering muncul pertanyaan kenapa jumlah penduduk versi Disdukcapil berbeda dengan catatan kecamatan atau RT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur menegaskan, selisih itu bukan karena datanya salah, melainkan karena cara menghitungnya memang berbeda.
‎


 

‎Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, menjelaskan Disdukcapil memakai dasar de jure, yakni menghitung penduduk berdasarkan dokumen resmi yang tercantum di KTP.
‎
‎Sedangkan RT dan kecamatan di lapangan lebih sering memakai dasar de facto, yakni menghitung siapa saja yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut, apa pun asal KTP-nya.
‎
‎“Data Capil itu berdasarkan de jure, bukan de facto. Kalau KTP-nya Kutim, otomatis tercatat sebagai penduduk Kutim. Tetapi kalau orangnya tinggal di Kutim, sedangkan KTP-nya dari luar, itu masuk penduduk nonpermanen,” ujarnya, Jumat (20/11/2026). 
‎
‎Penduduk nonpermanen ini adalah warga yang sehari-hari tinggal dan bekerja di Kutim, tetapi KTP-nya masih dari daerah asal. Akibatnya, mereka belum masuk dalam database penduduk tetap Kutim.
‎
‎Kondisi ini paling banyak ditemukan di kawasan perkebunan kelapa sawit. Banyak pekerja dari luar daerah yang menetap di sekitar kebun, namun belum memindahkan domisilinya.
‎
‎Karena itu, wajar jika data RT terlihat lebih besar. RT menghitung semua orang yang tinggal di lingkungannya, sementara Disdukcapil hanya menghitung yang KTP-nya sudah Kutim.
‎
‎Jumeah memberi contoh di Rantau Pulung. Di sana, angka Disdukcapil bisa lebih kecil dibanding angka kecamatan karena banyaknya pekerja nonpermanen.
‎
‎“Contohnya di Rantau Pulung, data Capil mungkin 100, tetapi data di kecamatan bisa 150. Itu karena ada penduduk nonpermanen, seperti orang-orang yang bekerja di perkebunan sawit dan KTP-nya masih dari luar daerah,” jelasnya.
‎
‎Untuk menjembatani perbedaan itu, Disdukcapil memfasilitasi pencatatan penduduk nonpermanen. Sosialisasi juga terus dilakukan ke perusahaan dan pekerja kebun agar mereka memahami pentingnya tertib administrasi.
‎
‎Jumeah menegaskan, warga yang sudah lama menetap diimbau untuk pindah domisili menjadi penduduk Kutim. Namun, tidak ada paksaan.
‎
‎“Kami hanya mengimbau. Kalau memang belum ingin menjadi penduduk Kutim, bisa didaftarkan sebagai penduduk nonpermanen. Tidak boleh ada pemaksaan karena itu menyangkut hak asasi manusia,” pungkasnya. (Adv/sky).

Komentar