Firnadi Ikhsan Dukung Penuh Wacana Pabrik Sampah

  • Selasa, 17 Juni 2025

WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang tengah menjajaki pembangunan pabrik pengolahan sampah di seluruh kabupaten dan kota mendapat sambutan positif dari DPRD Kaltim. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi II sekaligus Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan.

Menurutnya, masalah sampah merupakan persoalan mendesak yang perlu ditangani dengan pendekatan jangka panjang dan terukur.

 

Firnadi menilai pembangunan pabrik pengolahan sampah akan menjadi terobosan konkret dalam mengurangi timbunan limbah yang terus meningkat setiap hari.

 

“Ini adalah kebutuhan nyata. Sampah diproduksi setiap hari dan pemerintah harus hadir melalui solusi struktural, bukan sekadar imbauan. Kita sangat mendukung jika ada upaya membangun pabrik di setiap daerah,” kata Firnadi, Minggu (15/06/25).

 

Ia juga menyebut bahwa keberadaan pabrik pengolahan, termasuk untuk limbah plastik, bukan hanya menjadi solusi lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi.

 

Firnadi mencontohkan konsep bank sampah yang saat ini sudah dikenal masyarakat, namun masih terbatas pada aktivitas pemilahan.

 

“Bank sampah hanya tahap awal. Kalau bisa lanjut ke pengolahan dan menghasilkan produk bernilai ekonomi, itu akan sangat bermanfaat. Konsep seperti ini harus kita dorong,” tegasnya.

 

Terkait pembiayaan, Firnadi menyarankan agar pendanaan bisa disalurkan melalui skema bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov ke pemerintah kabupaten/kota.

 

Pasalnya, pengelolaan sampah lebih banyak berada di bawah kewenangan daerah.

 

“Kalau Pemprov bangun fasilitasnya, daerah bisa kelola operasionalnya. Atau bisa juga lewat bankeu, tergantung kesiapan masing-masing daerah. Yang penting inisiasinya harus dimulai,” jelasnya.

 

Selain itu, keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan daerah juga dinilai penting dalam operasionalisasi pabrik tersebut.

Ia menilai sinergi antara pemerintah dan BUMD akan memperkuat sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

 

“BUMD bisa dilibatkan sebagai pengelola, tinggal daerah siapkan lahan dan pastikan distribusi sampah berjalan. Ini soal kemauan politik dan sinergi anggaran,” tutup Firnadi. (adv/sky)

 

Komentar