WARTA-DIGITAL.COM SAMARINDA - Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Agus Suwandi, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengatasi persoalan-persoalan strategis pembangunan. Dalam rapat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2024, Agus menyebut angka stunting yang stagnan, tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah sebagai sinyal bahwa arah pembangunan belum menyentuh akar permasalahan.

“Capaian pembangunan kita harus dilihat lebih dalam, bukan sekadar angka makro. Ketika stunting masih 22,9 persen dan pengangguran menyentuh 5,14 persen, itu artinya ada yang keliru dalam pendekatan kita,” ujar Agus Suwandy.

Menurutnya, stagnasi angka stunting—yang masih di atas rata-rata nasional (21,5 persen) dan jauh dari target 12,83 persen—mengindikasikan perlunya intervensi lintas sektor yang lebih solid. Ia mendesak Pemprov segera menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pedoman teknis percepatan penanganan stunting, guna memastikan koordinasi efektif antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kaltim sebesar 5,14 persen, tertinggi di Kalimantan, menunjukkan bahwa pembangunan belum berpihak secara langsung pada penciptaan lapangan kerja.

“Ini bukan sekadar angka statistik. Kita perlu mengakui bahwa pelatihan vokasi belum optimal dan tenaga kerja lokal masih belum terserap secara maksimal,” tegasnya. (adv/sky)